Menjaga wibawa Presiden berarti menjaga kesesuaian antara mandat, ucapan, dan tindakan. Di situlah persatuan memperoleh alasan nyata untuk bertahan, dan kepemimpinan memperoleh kekuatannya.

Ramadhan Pohan - “Kekuasaan tumbuh di antara manusia ketika mereka bertindak bersama, dan lenyap saat mereka tercerai-berai.”
— Hannah Arendt (1906–1975), filsuf politik kelahiran Jerman, profesor di The New School, New York, Amerika Serikat

Perpecahan bangsa tidak selalu dimulai dengan bentrokan antarsuku atau pertikaian agama. Ia bisa bermula ketika fakta kehilangan tempat, kebohongan memperoleh panggung, dan kebencian dipelihara untuk merebut kekuasaan.

Masyarakat akhirnya tidak sekadar berbeda pendapat. Mereka kehilangan kesediaan untuk mempercayai sesama, bahkan menolak segala sesuatu yang dilakukan pemerintah sebelum memeriksa manfaatnya.

Karena itu, peringatan Presiden Prabowo Subianto di SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, Jumat, 30 Oktober 2026, patut ditanggapi serius. Presiden mengingatkan adanya kelompok yang menghendaki negara berdasarkan agama, suku, atau ras.

Diberitakan media, Prabowo meminta nilai Pancasila dan kebangsaan terus ditanamkan. Disebutkannya, pesan ini menyentuh fondasi Indonesia: rumah bersama yang tidak boleh dikuasai satu identitas.

Saya mendukung ketegasan Presiden ini. Namun, membaca ancaman perpecahan hanya melalui persoalan suku, agama, ras, dan antargolongan akan membuat kewaspadaan kita tidak lengkap. Terlalu kurang malah. Sebab, ada pula motif perebutan kekuasaan yang memakai kebohongan untuk merusak kewibawaan kepemimpinan. Ada manipulasi survei, jelas banget itu. Ada disinformasi digital. Ada pula korupsi dan pembajakan pelaksanaan program rakyat yang menggerogoti kepercayaan dari dalam.

Kelima unsur itu tidak selalu terhubung, apalagi otomatis digerakkan satu komando. Tidak musti. Menganggap semuanya sebagai konspirasi justru melemahkan argumentasi. Keseriusannya perlu dibaca melalui mekanisme yang dapat dijelaskan: bagaimana prasangka dibangkitkan, fakta dipelintir, kepercayaan dirusak, dan kemampuan pemerintah melayani rakyat akhirnya terganggu. Saya mewanti-wanti bukan menuduh, karena setiap tuduhan terhadap pelaku tertentu tetap memerlukan bukti.

Politik identitas menjadi berbahaya ketika perbedaan diubah menjadi alasan untuk mencabut dan menafikan kesetaraan warga. Orang dinilai menurut agamanya, bukan tindakannya; menurut sukunya, bukan gagasannya. Saat itu, lawan politik berubah menjadi musuh keberadaan. Menjaga Pancasila berarti mencegah persaingan politik menyeberang menjadi penolakan atau penghantaman terhadap hak kelompok lain untuk hidup setara di Indonesia.

Robert David Putnam, ilmuwan politik asal Amerika Serikat dan profesor emeritus kebijakan publik di Harvard University, membantu menjelaskan persoalan tersebut.

Dalam Bowling Alone (2000), ia menunjukkan pentingnya modal sosial: jaringan hubungan dan kepercayaan yang memungkinkan masyarakat bekerja bersama. Ketika hubungan lintas kelompok melemah, kerja sama kehilangan penyangga sosialnya, kata Putnam.

Pelajaran bagi Indonesia jelas. Persatuan memerlukan pengalaman bekerja bersama, bukan hanya seruan di podium. Sekolah, koperasi, kelompok tani, dan komunitas nelayan dapat mempertemukan warga berbeda pilihan politik dalam kepentingan yang sama. Program Presiden berpeluang memperkuat persatuan apabila manfaatnya menjangkau warga secara adil, termasuk mereka yang tidak memilihnya. Seperti sudah selama ini.

Ancaman berikutnya ialah upaya merongrong wibawa, kredibilitas, dan kepemimpinan Presiden melalui manipulasi untuk tujuan kekuasaan. Membangun citra bahwa Presiden selalu gagal, dengan menyembunyikan capaian dan membesar-besarkan informasi palsu, dapat mengikis kepercayaan tanpa memperbaiki kebijakan.

Bila kebohongan sengaja diproduksi untuk memancing kekacauan, yang diserang bukan hanya reputasi pribadi, melainkan kemampuan pemerintahan menjalankan mandat.

Batasnya memang harus terang. Oposisi berhak menginginkan pergantian pemerintahan melalui pemilu. Mahasiswa berhak berdemo damai. Akademisi berhak menyampaikan temuan yang tidak menyenangkan. Kritik keras tidak otomatis merupakan rongrongan negara. Yang perlu dilawan ialah pemalsuan fakta, intimidasi, hasutan kekerasan, dan tindakan melawan hukum yang dapat dibuktikan, bukan perbedaan sikap politik.

Konstitusi menyediakan pijakan tegas. Pasal 7 UUD 1945 menetapkan masa jabatan Presiden lima tahun. Pemberhentian di tengah masa jabatan diatur melalui alasan dan prosedur Pasal 7A serta 7B, melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Survei yang buruk atau kegaduhan politik sendiri bukan dasar konstitusional pemberhentian. Sementara itu, Pasal 28E ayat (3) melindungi kebebasan berpendapat.

Karena itulah survei harus diperlakukan serius. Survei ilmiah dapat membantu Presiden mendengar keluhan yang tidak sampai melalui birokrasi. Tetapi survei abal-abal, apabila datanya direkayasa atau pertanyaannya sengaja menuntun jawaban lalu disajikan sebagai suara rakyat, dapat menjadi alat untuk menggoyang legitimasi. Persoalannya terletak pada ketidakjujuran, bukan pada rendahnya angka kepuasan.

Standar keterbukaan American Association for Public Opinion Research meminta penjelasan tentang sponsor, pelaksana, populasi, pemilihan sampel, pertanyaan, waktu pengumpulan data, serta pembobotan dan keterbatasan penelitian. Standar ini berguna untuk menguji klaim survei secara terbuka. Hasil yang menguntungkan Presiden pun harus melewati pemeriksaan yang sama.

Karena itu, saya tidak akan menyebut lembaga tertentu abal-abal hanya karena temuannya negatif. Tunjukkan dahulu cacatnya. Apakah sampel lokal dipasarkan sebagai gambaran nasional? Apakah kesukaan terhadap pribadi disamakan dengan penilaian kinerja? Apakah sponsor disembunyikan? Penilaian tentang motif politik membutuhkan bukti tambahan. Bantahan yang kuat membongkar kekeliruan secara terukur, bukan membalas angka dengan kemarahan.

Faktor tambahan pertama adalah disinformasi digital. Video yang dipotong, rekaman palsu berbantuan kecerdasan buatan, atau dokumen rekaan dapat membuat publik bereaksi terhadap kejadian yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Penyebaran berulang membuat kebohongan terasa akrab. Bila dipadukan dengan prasangka identitas dan kebencian politik, bahan palsu itu berpotensi mengubah keresahan menjadi permusuhan.

Hannah Arendt, filsuf politik kelahiran Jerman yang menjadi profesor di The New School, Amerika Serikat, mengingatkan dalam Truth and Politics (1967) bahwa kebebasan berpendapat membutuhkan informasi faktual. Pemikirannya relevan: masyarakat boleh berbeda kesimpulan, tetapi memerlukan kenyataan bersama untuk berdebat. Tanpa itu, adu gagasan berubah menjadi perebutan kuasa untuk menentukan apa yang dipercaya sebagai fakta.

Jawaban pemerintah harus presisi. Transkrip, rekaman, hingga dokumen kebijakan harus disajikan lengkap agar narasi publik tidak didikte oleh spekulasi liar atau dugaan bermotif buruk. Disiplin kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam transparansi informasi merupakan standar baik yang layak direplikasi.

Pada saat yang sama, penegakan hukum wajib berdiri kokoh di atas bukti dan prosedur yang sah. Pemerintah yang percaya diri akan legitimasi kebijakannya justru berkepentingan memperluas akses publik terhadap fakta murni.

Faktor tambahan kedua adalah korupsi dan pembajakan pelaksanaan program rakyat. Ancaman terhadap kredibilitas Presiden juga bisa datang dari orang yang mengaku mendukungnya. Ketika anggaran diselewengkan, penerima dipilih karena kedekatan, atau mutu layanan dikorbankan demi keuntungan, rakyat mengalami langsung pengkhianatan terhadap tujuan kebijakan.

Ombudsman mengingatkan bahwa buruknya pelayanan dapat menurunkan kepercayaan kepada pemerintah. Ini bagus.

Dalam program-program strategis seperti MBG, Sekolah Rakyat, maupun koperasi desa, dukungan nyata kepada Presiden harus dibuktikan lewat pengawasan ketat terhadap penerima manfaat, mutu layanan, serta transparansi anggaran.

Pejabat yang menutup-nutupi penyimpangan demi menjaga citra instan justru sedang memelihara masalah yang kelak membesar. Sebaliknya, audit terbuka, perbaikan sistem yang sigap, dan penegakan hukum yang konsisten adalah pilar utama yang melindungi program sekaligus memperkuat kepercayaan rakyat kepada kepemimpinan Presiden.

Pemerintah juga perlu menjelaskan keberhasilan dengan ukuran yang dekat dengan kehidupan. Berapa keluarga terbantu? Apakah pendapatan petani membaik? Apakah anak lebih mudah bersekolah? Apakah keluhan warga selesai? Bukti manfaat yang dapat diperiksa akan memberi masyarakat pegangan ketika menghadapi propaganda. Kepercayaan tumbuh ketika penjelasan pemerintah sesuai dengan pengalaman sehari-hari.

Di sini, komunikasi politik mempunyai tanggung jawab besar. Juru bicara perlu menjawab substansi keberatan, bukan sibuk menduga siapa pembencinya. Nggak relevan itu!

Media perlu memeriksa tuduhan sebelum memperluasnya. Pendukung Presiden perlu disiplin terhadap sumber. Satu informasi palsu yang ikut kita sebarkan dapat merusak kredibilitas banyak penjelasan benar yang sudah disampaikan.

Kewaspadaan juga tidak boleh berubah menjadi ketakutan terhadap rakyat sendiri. Negara akan lebih tangguh ketika warga mempunyai saluran pengaduan yang dipercaya dan memperoleh jawaban. Keluhan yang diselesaikan mengurangi ruang bagi provokasi. Sebaliknya, keluhan yang dibiarkan menumpuk dapat dimanfaatkan pihak berkepentingan untuk memperuncing jarak antara masyarakat dan pemerintah. Inilah alasan mendasar mengapa pelayanan menjadi bagian penting pertahanan politik demokratis.

Saya mendukung Presiden Prabowo karena Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk melakukan perubahan besar bagi rakyat dan menegakkan Konstitusi. Dukungan itu menuntut keberanian menghadapi manipulasi dari luar sekaligus membersihkan penyimpangan dari dalam.

Menjaga wibawa Presiden berarti menjaga kesesuaian antara mandat, ucapan, dan tindakan. Di situlah persatuan memperoleh alasan nyata untuk bertahan, dan kepemimpinan memperoleh kekuatannya. Cocok kam rasa (Pas nggak menurutmu) ?

*) Dr. Ramadhan Pohan, MIS, Wartawan, Pengajar S2, Mantan Pimpinan Komisi I DPR RI

https://www.antaranews.com/berita/5828047/menjaga-presiden-menjaga-persatuan-indonesia