Yakni betapa dirinya, satu di antara 220 juta rakyat, hanyalah ibu RT biasa yang tidak pernah masuk TV dan tak pernah disurvei. Ia protes gara-gara para selebritas seringkali menganggap rakyat bodoh dan kerap menyederhanakan persoalan sembari mengatasnamakan rakyat. Padahal, menurut pengakuan ibu RT tadi, apa yang dibicarakan dan dituntut segelintir politisi dan selebritas politik tadi, tak ada dalam pikirannya. Di sini terlihat betapa tak terdapatnya sesuatu yang sinkron atau senapas antara apa yang dipikirkan dan dibutuhkan rakyat dengan apa yang diinginkan dan kepentingan tertanam di belakang kepala elite maupun operator demo. Rakyat berpikir ke mana, politisi berpikir ke tempat lain. Nggak nyambung jadinya. Belum lagi yang curiga agenda tersembunyi di belakang aksi demo. Jangan-jangan saat ikut demo untuk isu pelayanan publik, operator, dan dalang demo justru punya rencana lain. Agenda politiknya macam-macam. Entah meminta Menkeu Sri Mulyani mundur, atau Wapres Boediono meletakkan jabatan. Bahkan bukan rahasia lagi, ada sebagian operator dan sutradara demo justru menargetkan dimakzulkannya SBY. Padahal, Pansus Century di DPR-RI belum menyelesaikan tugasnya dan belum pula memberikan kesimpulan atas pemeriksaan saksi-saksi yang ada selama ini. Jadi belum ada pelanggaran hukum diputuskan terhadap Menkeu, Wapres dan Presiden. Nah, itu pula sebabnya banyak pihak yang mensinisi oknum politisi parlemen dan sebagian operator demo bahwa demo kali ini bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan sesaat dan segelintir orang yang punya agenda macam-macam. Ada yang ingin mendudukkan orang lain jadi Menkeu, atau Wapres atau bahkan sekalian mempresidenkankan orang baru. Ironisnya lagi, itu semua mau dilakukan tanpa pelanggaran lewat jalur kontitusi atau pilpres langsung. Tidak nyambungnya antara penilaian dan tuntutan para demonstran kali ini, jelas membuat segala sesuatu menjadi kurang bermakna. Energi dan pengeluaran yang diberikan dalam rangka demo ini sudah sedemikian besar. Sayang jika hasilnya tidak produktif dan tidak memberi manfaat apa pun bagi siapa pun, lebih-lebih bagi rakyat. Jurnal Nasional, 30 Jan 2010.