Bayangkan, betapa berbedanya reaksi orang atau publik terhadap dua hal tadi. Padahal substansi yang disampaikan Sang Politisi adalah sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Gagasannya sama. Faktor-faktor yang mengitari tema dan ide politisi tadi pun tak ada bedanya sama sekali. Lalu apa?

Itulah soal intonasi yang di sini, menurut kamus, KBBI, dimaksudkan sebagai ketepatan penyajian tinggi-rendah nada. Tinggi-rendah suara. Suara yang rendah sering ditafsirkan sebagai sopan-santun, ramah-tamah, dan beretika. Sedangkan mereka yang bersuara tinggi, sebaiknya dimaknai sebagai orang-orang yang marah, menghardik, dan bengis. Dianggap pula sebagai permusuhan, pertikaian, dan kemarahan.

Intonasi sering dikaitkan dengan kebiasaan, tradisi dan budaya. Mereka yang berasal dari latar-belakang Jawa, terutama Solo dan Jogja, terbiasa menggunakan intonasi rendah, lembut, tenang dan tidak grusa-grusu. Sedangkan mereka yang berlatar belakang Sumatera dan Sulawesi dianggap terbiasa dengan suara tinggi, bergemuruh, dinamis, dan ramai.

Tetapi bukan berarti pelbagai suku bangsa yang bervokal keras dan berintonasi tinggi ini tidak tahu sopan-santun ataupun tidak ramah. Bukan pula berarti pemarah dan dekat dengan simbol-simbol pertikaian, konflik, ribut, pertikaian dan sebagainya. Tidak. Bukan seperti itu. Sama juga dengan yang berintonasi lembut, bukan berarti tidak bisa amarah, atau menjadi bersikap mengalah begitu saja. Sama sekali tidak. Sebab, mereka yang berintonasi rendah dan lembut juga sangat bisa marah. Cuma tingkatan marah dan cara marahnya saja yang berbeda. Intonasinya pun belum tentu setinggi mereka yang berintonasi tinggi namun tidak dalam keadaan marah.

Budaya politik Indonesia masih mengedepankan kesantunan. Publik suka tokoh-tokoh yang santun, bertata karma dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, ini tidak berhubungan sama sekali dengan intonasi. Orang berintonasi lembut bisa saja tidak santun jika pilihan kata yang digunakan tetap kasar tidak senonoh, apalagi jorok. Jika kata-kata dan kalimat yang disampaikannya penuh dengan pengertian asusila, nista, publik bakal memusuhinya. Kalau publik diartikan dan diposisikan sebagai konstituen maka ini pertanda bahaya pada politisi. Dalam pemilihan publik pasti tak mau memilih figure-figur yang kontroversial, pemarah dan tak bisa mengendalikan diri.

Jurnal Nasional, 16 Jan 2010 <JL>