Press Release

Drs. Ramadhan Pohan, MIS

Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI, Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Demokrat

Pembakaran KJRI Jeddah.

Berkembang kabar adanya aksi bakar di area gedung Kantor Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi, yang berada di Jalan Al Rehab Distrik, Minggu 9 Juni sekitar pukul 18.40 waktu setempat.

1. Kemlu, lewat Kedubes RI untuk Arab Saudi harus menyampaikan klarifikasi ke publik. Apa sebenarnya terjadi, ada berapa korban luka atau wafat atas insiden itu?  Sebagai wakil rakyat yang lakukan fungsi pengawasan, saya ingin tahu langkah2 apa yg sudah dilakukan untuk evakuasi, pengobatan atau penanganan pasca insiden?
2. Publik ingin tahu bagaimana deteksi awal dari Dubes Gatot atau KBRI dan KJRI ihwal gelombang massa 6 ribuan WNI itu.
3. Kemlu dan KBRI perlu lakukan langkah segera kendalikan situasi. Juga siapkan opsi-opsi dan solusi lanjutan. Supaya peristiwa buruk ini tidak terulang, bisa diantisipasi dengan baik. Saya juga mengimbau WNI dan semua pihak turut menahan diri, ikut kondusifkan sikon yang ada.
4. Terkait soal amnesti dan pemutihan para TKI dan TKW kita, Dubes dan jajaran KBRI harus all out mendapatkan keringanan apapun untuk kepentingan WNI-TKI di sana. Semua progres pasca insiden harus terus diinfokan transparan, akurat, cepat ke Tanah Air, supaya tak terjadi spekulasi liar dan perburuk situasi yang ada. Semoga.

Drs. Ramadhan Pohan, MIS / +628118883300

1. Penghargaan internasional itu anugerah buat bangsa Indonesia lewat Presiden SBY. ACF lembaga kredibel dan berinisiatif sendiri mengapresiasi Presiden RI.  Luar negeri memberi pujian, mestinya dalam negeri bersyukur. Sebab toleransi dan kerukunan ummat beragama, HAM dan demokrasi, adalah prestasi kolektif bangsa. Bukan karya orang per orang. Jadi, jangan dipolitisir lah.

2. Presiden SBY layak dan seyoganya menerima apresiasi internasional itu. Menolaknya berarti membenarkan bahwa penganut minoritas agama tertekan, terintimidasi dan tidak berkembang di Tanah Air. Faktanya, rumah ibadah, utamanya gereja, vihara, pura  terus bertambah fantastis jumlahnya, sejak beberapa tahun terakhir.
Tengok saja Data Pusat Kerukunan Beragama, Depag: jumlah gereja Katolik bertambah 153 persen dan gereja Protestan menaik 131 persen. Vihara 368 persen, pura Hindu naik 475 persen. Rumah ibadah Islam, bertambah hanya 63 persen. Jadi, di mana kesulitan dan tertekannya minoritas?

Ada memang kasuistis seperti GKI Yasmin, ini PR bersama kita. Kita jangan justru menutup mata atas gambar besar kemajuan rumah2 ibadah minoritas. Begitu juga isu-isu Amadiyah dan Syiah, juga merupakan PR bersama kita.

3. PM Inggris Gordon Brown 2009, Presiden Korsel Lee Myung Bak 2011, sebelmnya Nicolas Sarkozy, lalu  PM Kanada Stephen Harper 2012 sudah pernah menerima anugerah WSA. Kini anugerah itu diberikan kepada SBY, presiden dari negeri berpopulasi Muslim terbesar di dunia, sungguh itu bagus sekali.

4. Ke dalam, berkembangnya pro-kon soal anugerah WSA 2013 ini harus dibaca dalam kacamata demokrasi dan kebebasan opini. Juga bahwa pekerjaan2 rumah yg masih ada, harus dituntaskan bersanma.  Ke luar, sikap kita sama: Dukung.

Drs. Ramadhan Pohan, MIS

Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI, Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Demokrat

1. Ini adalah isu sensitif, karenanya kita perlu melihatnya secara komprehensif.

2. Pemerintah RI perlu tegas mendesak Inggris menutup kantor OPM itu. Jika Inggris ngeyel dan menolak, saya usul Pemerintah RI segera membekukan atau minimal menurunkan tingkat hubungan kedua negara.  Kita ingat, beberapa tahun lalu Presiden RI membatalkan kunjungan ke Belanda dulu, sebagai preseden yg baik. Kita merasakan adanya perubahan sikap Pemerintah Belanda thd RMS sekarang ini.

3. Sikap tegas RI penting karena menyangkut integritas wilayah NKRI. Kita waspada, Papua kini 'sedang dimainkan' internasional. Jelas, ada konspirasi di sana. Ada upaya internasionalisasi isu Papua yang tidak pada tempatnya. Inggris sedang bermain api, dan isu kantor OPM ini bola ujian. Jika reaksi kita lemah maka bola bisa lepas kontrol, jadi liar.

4. Masalah Papua secara bilateral kita dulu telah rundingkan dengan Belanda, dalam isu Irian Barat. Case closed dan sudah selesai masalah pengkuan internasional dan secara hukum internasional dengan penandatangan New York Agreement antara RI-Belanda, dengan mediasi Amerika Serikat, dan kemudian disahkan lewat Resolusi PBB 1752/XVII (1962). New York Agreement ini menjadi dasar Resolusi tersebut, yang sebelumnya telah mendapat persetujuan Dewan Keamanan PBB, termasuk 5 anggota tetap di mana Inggris salah satunya.

5. Secara bilateral, tidak ada urusan kita dgn Inggris dalam soal Irian Barat. Sampai saat ini, kita tdk menghadapi klaim apapun dari negara lain. Inggris sepertinya kebablasan. Kita meragukan agumentasi Dubes Inggris bahwa insiden peresmian kantor OPM bukan kebijakan Pemerintahnya. Ini terlalu defensif, sumir, naif dan tidak dapat diterima (unacceptable). Acara itu dihadiri unsur negara: parlemen dan pem:  walikota Oxford! Mau berkilah apa lagi?!

Saya  juga menolak dalih Dubes Inggris yang merujuk adanya masalah HAM di Papua. Ini pendekatan lama yang valid di masa Orde Baru, dan dunia tahu bahwa setelah reformasi, RI telah berubah positif dan disambut baik di mata dunia. Indonesia telah menjadi negeri yang menjunjung tinggi HAM dan demokrasi. Kita. Juga telah menjadi penggerak kemajuan di ASEAN, dan Indonesia mau berbagi pengalaman soal HAM dan demokrasi dgn semua negara di dunia. Lagipula, semua negara termasuk AS ataupun Inggris punya catatan yang menjadi kewajiban untuk diselesaikan. PR kita soal HAM bukan urusan Inggris, melainkan hutang kita, yang progres-nya dilaporkan kpd UN High Commision of Human Rights  di Jenewa.  Inggris perlu menjunjung tinggi etiket hubungan antar-negara, tidak pantas intervensi pada urusan HAM kita. Kita lebih paham dan tahu bahwa dalam negeri yang memang masih banada masalah. Kita tahu dan mampu menyelesaikannya tanpa bantuan Inggris.

6. Kami juga menyesalkan excuse Inggris seakan-akan selesai begitu saja.  Baru saja Presiden berkunjung ke negeri itu dan bersama Ratu dan PM Inggris dan kita telah buat komitmen memajukan kerjasama bilateral di segala bidang, termasuk di bidang politik, HAM, demokrasi, lingkungan, ekonomi, dan pendidikan. Inggris tdk boleh menganggap komitmen kedua ini enteng. Dunia telah akui banyak kemajuan di Indonesia, termasuk soal Papua. Perlu kita pertanyakan apa motif  Inggris ingin ikut ambil bagian. Dlm format dan modalitas spt apa? Kami yakin, rakyat Indonesia khawatir, jika kita tidak tegas terhadap Inggris,  maka perkembangan mengejutkan di Oxford itu juga akan jadi preseden buruk. Dengan menggunkan argumentasi naif Inggris tadi. Kita berani memberi pelajaran kepada Belanda soal OPM dgn taruhan dan ikatan yg lebih besar, maka kita juga harus lebih tegas kepada Inggris. Lebih baik dan bermanfaat bagi Inggris untuk menyelesaikan masalah internalnya, spt Irlandia Utara. Saya kira layak Komisi I mendukung tindakan Presiden kepada Inggris. Sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, sikap Pemerintah Inggris itu sangat disesalkan. Penurunan tingkat hubungan, atau bahkan pengehentian kegiatan bilateral harus dapat menjadi opsi bagi kita.

Drs. Ramadhan Pohan, MIS / +628118883300

Drs. Ramadhan Pohan, MIS

Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI, Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Demokrat

Tolak Adu Domba

1. Kader2 PD di manapun berada, waspadai upaya pihak eksternal yg ingin obok2 PD. Mereka ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kentara sekali kalangan eksternal berupaya mengadu domba internal PD. Mereka juga berupaya mendelegitimasi pengaruh dan image Presiden SBY. Mereka lakukan apa saja dan dengan pelbagai cara, termasuk memanfaatkan dan memanipulasi media-media umum dan partisan.

2. Jutaan pengurus, kader dan simpatisan PD dan SBY di seluruh Indonesia mendukung 1000 persen penyelamatan partai oleh Majelis Tinggi. Tapi ada saja pihak2 eksternal yg mau mengadu-domba Kawanbin SBY dan Ketum AU. Mereka plesetkan, plintir dan ambil sepotong2 kalimat Majelis Tinggi, lalu manipulasikan. Astagfirullah, tega2nya. Tujuannya jelas, supaya PD ambruk, juga Ketum AU, Kawanbin SBY, semua pimpinan dan elemen PD.

3. Kami juga menangkap sinyal politisi parpol2 lain yg menuding Presiden SBY lebih fokus dan tercurah pada partai dibandingkan bangsa dan negara. Amboi, picik sekali. Faktanya, SBY menaruh perhatian terbesar dan tertinggi pada kepentingan bangsa dan negara di atas lain2nya. Waktu dan perhatian SBY hanya sedikit kepada partai, dan terbatas sekali. Itu pun tak pernah melanggar aturan waktu kerja. Sedangkan fokus dan perhatian SBY pada bangsa, rakyat dan negara, benar2 tak terbatas. Rakyat sadari itu. Walau, ada segelintir pihak, para oposan, yg justru memutar-balik fakta. Jadi, tak benar SBY lebih mementingkan partai dibandingkan urusan2 kenegaraan dan pemerintahan.  Bahwa liputan media massa begitu massif dan intens atas dua kesempatan pernyataan SBY, itu semata2 murni pertimbangan jurnalistik. Kami tidak tahu apa2 di situ, juga tak ada rekayasa apa2.

4. Adanya 8 opsi penyelamatan PD, itu putusan Majelis Tinggi yg didukung seluruh pengurus, kader, simpatisan, tanpa kecuali.  Juga, semua 10 poin Pakta Integritas PD yg disampaikan Ketua Majelis Tinggi, jelas revolusioner. Ini terobosan penting, dan bagus diteladani parpol2 lain. Jika semua parpol ikuti langkah PD, pasti citra parpol terangkat dan kemudian pulih.

5. Seluruh kader dan pengurus PD solid, kokoh dan tak mudah diprovokasi siapapun. Biar kami benahi internal dulu, jadi tolong eksternal jangan coba-coba.

Drs. Ramadhan Pohan, MIS / +628118883300