Senin, 12 September 2011, Komisi II DPR RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tentang penyampaian materi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2012.
Pada raker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo di Ruang KK-II ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Diah Anggraeni menyampaikan RKA Kemendagri Tahun 2012 dengan beberapa target, antara lain, mewujudkan stabilitas politik, memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, memantapkan peran gubernur, meningkatkan keserasian pembangunan antarawilayah, memperkuat keberdayaan masyarakat perdesaan, memenuhi hak-hak penduduk, meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, serta meningkatkan kualitas pamongpraja. Pagu Indikatif Kemendagri Tahun Anggaran 2012 dialokasikan Rp 15.436.739.600.000 untuk 13 program pada 12 satuan kerja (lihat tabel). Dibandingkan alokasi Pagu Definitif Tahun 2011 sebesar Rp 14.754.795.280.000, alokasi Pagu Indikatif 2012 naik Rp 681.944.320.000 (4,4 persen).
Sedangkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/KMK.02/2011 tentang Pagu Anggaran K/L Tahun 2012 menetapkan penambahan anggaran Kemendagri hingga mencapai Rp 17.089.374.518.000 untuk menyesuaikan dengan kebijakan belanja pegawai.
Oleh karena itu, demikian Diah Anggraeni, memerhatikan alokasi dalam Pagu Anggaran Tahun 2012, Kemendagri mengusulkan tambahan RAPBN 2012, khususnya untuk pembiayaan tiga program kerja besar. Pertama, pembangunan sarana dan prasarana Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
di Provinsi Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat. Kedua, operasional pendidikan di IPDN. Ketiga, penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di 300 kabupaten dan kota.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BNPP Soetrisno menyampaikan bahwa Pagu Indikatif BNPP Tahun 2012 sebesar Rp 248.761.032.000. Terdapat penambahan sebesar Rp 361.532.000 sebagai penyesuaian untuk kebijakan belanja pegawai. Sedangkan rencana kerja BNPP Tahun 2012 tercakup dalam dua program besar, yaitu: (1) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, serta (2) Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
Menanggapi paparan Sekjen Kemendagri dan Sekretaris Utama BNPP, sebagaimana anggota lain di Komisi II DPR RI, Ramadhan Pohan menyampaikan beberapa catatan kritis. Kepada Kemendagri, Ramadhan menyoroti beberapa program, khususnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), e-KTP, serta pembangunan Kampus IPDN di tiga wilayah yang telah disebutkan.
‘’Mengenai PNPM, banyak disorot soal sinkronisasi dengan program-program lain. Masih terjadi tumpang tindih program di satu wilayah. Selain itu, pelaksanaan PNPM juga masih belum tepat sasaran. Perencanaannya masih terpusat, belum melibatkan secara maksimal pihak pemerintah dan DPR,’’ ujar Ramadhan.
Untuk e-KTP, katanya melanjutkan, Komisi II DPR terus menyorot pelaksanaannya yang kurang lancar. Padahal waktu menuju tenggat dan target akhir bisa dibilang sangat mepet. Tentang IPDN, Ramadhan mempertanyakan besaran dana yang dibutuhkan untuk membangun kampus di tiga wilayah yang disebutkan Kemendagri. Selain itu, perlu juga dikaji efektivitas pembangunannya di wilayah-wilayah itu.
Di luar tiga hal tersebut, Ramadhan juga menyoroti belum optimalnya dukungan manajemen tugas teknis lainnya, terutama mengenai pengelolaan data, informasi, serta komunikasi dan telekomunikasi di Kemendagri.
Sementara itu, merespon usulan anggaran dari BNPP, Ramadhan melihat peruntukannya masih belum banyak menyentuh pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan di wilayah-wilayah perbatasan. Ia juga menekankan urgensi perlunya perbaikan perbatasan melalui regulasi tentang perbatasan.
‘’Selama ini grand design dan road map BNPP tidak jelas, sehingga pengembangan perbatasan juga tidak begitu jelas. Data dan analisis permasalahan di perbatasan juga sangat terbatas, sehingga dalam penganggaran juga banyak yang tidak jelas. Misalnya, usulan pembelian kapal kecil untuk perbatasan. Padahal perbatasan memerlukan kapal besar karena berada di laut lepas,’’ ucap Ramadhan.
Mengingat beberapa hal masih perlu diperjelas dan dipetegas, Ramadhan menyatakan Komisi II masih memerlukan RDP lagi sebelum memberikan rekomendasi, tindak lanjut, maupun simpulan atas usulan anggaran yang diajukan Kemendagri dan BNPP. Usep S. Ahyar
