Senayan - Ketua Panja  Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Komisi I dari Fraksi PDI-Perjuangan Evita Nursanty mengatakan, salah satu dugaan program MPLIK ini tidak tepat sasaran karena kendaraan mobile PLIK dipakai menjual BBM eceran.

Selain itu, Evita mengatakan, berdasarkan hasil kunker Panja PLIK-MPLIK ke sejumlah daerah, ditemukan juga penyimpangan kendaraan mobile PLIK ini telah berganti fungsi dan logo menjadi mobil berlogo PLN. MPLIK ini juga ada yang ditemukan berada di kantor kepolisian. Semestinya MPLIK ini berada di kantor kecamatan atau di lokasi terpencil.

Menanggapi hal tersebut, Menkoinfo Tifatul Sembiring mengatakan akan segera mengecek informasi ini. "Saya memang telah mendengar adanya mobile MPLIK tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang terjadi di daerah Sumatera Selatan yang justru dipakai jualan solar. Nanti akan kita cek kebenarannya. Ini kan juga tidak benar dan berbahaya," ujar Tifatul saat raker dengan Komisi I DPR RI membahas evalusi program PLIK-MPLIK, Senin (18/3).

Soal keberadaan MPLIK di kantor kepolisian, menurut Tifatul, itu semata dititipkan. Bukan dalam artian menjalankan fungsinya di kantor kepolisian.

"Kalau MPLIK di kantor kepolisian itu, bukan menjalankan tugasnya di sana. Kebetulan mungkin dalam rangka keamanan, kendaraan itu hanya dititipkan sementara di kantor kepolisian tersebut," ujarnya.

Sumber :
http://www.jurnalparlemen.com/view/2062/ini-dugaan-penyebab-program-mplik-tak-tepat-sasaran.html

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan rapat internal untuk mendalami kasus dugaan penyimpangan dalam program pusat layanan internet kecamatan (PLIK) dan mobile pusat layanan internet kecamatan (MPLIK) di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Rencananya, Komisi I akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit investigasi. "Kami akan bicarakan dulu secara terpisah dengan Komisi I. Untuk mengajukan audit investigasi kan butuh rekomendasi lengkap. Makanya kami dalami lagi," ujar Ketua Panja PLIK/MPLIK Evita Nursanty di kompleks Parlemen, Senin (18/3/2013).

Ia mengatakan, keputusan melakukan audit investigasi menjadi kewenangan DPR sehingga tidak memerlukan persetujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Meski saat ini audit kinerja sedang berjalan, tapi kami ingin dalami dengan audit investigasi untuk mengetahui kerugian negara yang ditimbulkan," ucap Evita.

Sementara itu, Menkominfo Tifatul Sembiring memastikan tidak ada praktik korupsi dalam program PLIK/MPLIK. Tifatul pun menantang jika ada temuan korupsi sekecil apa pun, dirinya siap dilaporkan ke aparat penegak hukum.

"Korupsi di mananya? Kalau ada temuannya, laporkan saja ke aparat penegak hukum," tukas Tifatul. Tifatul menjelaskan bahwa program PLIK/MPLIK dibiayai melalui mekanisme Universal Service Obligation (USO) dari tahun 2004-2010 sekitar Rp 3 triliun. Dari jumlah itu, kata Tifatul, pemerintah sudah mengeluarkan Rp 4,5 Miliar di tahun 2011 dan Rp 99,9 miliar di tahun 2012.

Dana itu dikeluarkan untuk membayar enam pemenang tender yang diwajibkan memnyediakan peralatan dan melaksanakan operasional PLIK/MPLIK. "Jadi sisa uang masih tersimpan di deposito," ucap Tifatul.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah melakukan audit atas program ini.

"Berdasarkan audit-audit itu belum ada temuan untuk itu. Kalau misalnya tempo hari BPK berikan catatan ada pembayaran yang didahulukan, sudah kami tindak lanjuti," ucap Tifatul.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring memastikan tidak ada praktik korupsi dalam program pusat layanan internet kecamatan (PLIK) dan mobile pelayanan internet kecamatan (MPLIK). Tifatul pun menantang jika ada temuan korupsi sekecil apapun, dirinya siap dilaporkan ke aparat penegak hukum.

"Korupsi di mananya? Kalau ada temuannya, laporkan saja ke aparat penegak hukum," tukas Tifatul di kompleks Parlemen, Senin (18/3/2013).

Tifatul menjelaskan bahwa program PLIK/MPLIK dibiayai melalui mekanisme Universal Service Obligation (USO) dari tahun 2004-2010 sekitar Rp 3 triliun. Dari jumlah itu, kata Tifatul, pemerintah sudah mengeluarkan Rp 4,5 miliar di tahun 2011 dan Rp 99,9 miliar di tahun 2012.

Dana itu dikeluarkan untuk membayar enam pemenang tender yang diwajibkan menyediakan peralatan dan melaksanakan operasional PLIK/MPLIK. "Jadi sisa uang masih tersimpan di deposito," ucap Tifatul.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah melakukan audit atas program ini.

"Berdasarkan audit-audit itu belum ada temuan untuk itu. Kalau tempo hari BPK berikan catatan ada pembayaran yang didahulukan, sudah kami tindak lanjuti," ucap Tifatul.

Adapun PLIK/MPLIK merupakan salah satu program Kemenkominfo dalam rangka pusat layanan internet untuk masyarakat yang ditempatkan di kecamatan seluruh Indonesia. Program ini bertujuan mendorong masyarakat "melek" informasi melalui jaringan internet.

Pembiayaan program PLIK/MPLIK berasal dari dana Universal Service Obligation (USO), yakni urunan 10 operator telekomunikasi yang dialokasikan dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Besaran setoran yakni 1,25 persen dari pendapatan kotor tiap-tiap perusahaan operator telekomunikasi.

Dengan demikian, total anggaran 2010-2014 untuk program PLIK/MPLIK mencapai sekitar Rp 3 triliun. Anggaran itu dibayarkan kepada enam pemenang tender proyek, yakni PT Telkom, PT Multidana Rencana Prima, PT AJN Solusindo, WIN, Lintas Arta, dan Radnet.

Para pemenang tender itu berkewajiban menyediakan peralatan hingga melaksanakan program tersebut. Nantinya, pemerintah akan membayar kepada para pemenang tender setelah kewajiban pelaksanaan PLIK/MPLIK terpenuhi.

Proyek berantakan

Ketua Panja PLIK/MPLIK Evita Nursanty mengatakan, pelaksanaan proyek tersebut sangat kacau. Berdasarkan hasil kunjungan di beberapa daerah anggota panja, Evita mengaku menemukan banyak masalah.

"Program ini biayanya cukup besar, programnya bagus, tapi pelaksanaannya semrawut. Artinya fungsi pengawasan yang dilakukan BP3TI gagal. Banyak alat yang ditempatkan di lokasi yang tidak seharusnya atau tidak tepat sasaran. Demikian juga dengan spesifikai alat yang tidak sesuai," ucap Evita.

Selain itu, anggota-anggota Komisi I juga menemukan adanya mobil untuk program MPLIK yang disalahgunakan untuk pengisian solar hingga pembayaran PLN. Di beberapa daerah, bahkan dari empat mobil yang ada di satu kecamatan, hanya satu yang bisa berfungsi. Bahkan, ada juga alat-alat yang dipakai sudah rusak.

Evita juga mengatakan Panja PLIK/MPLIK juga menemukan ada beberapa wilayah yang tidak mengetahui program tersebut. Bahkan, Gubernur Gorontalo sempat menolak pelimpahan mobil untuk program MPLIK karena tak memiliki dana untuk mengoperasikannya.