ramadhanpohan

Thursday, 20 June 2013

Ramadhan, Apresiasi Gerak Cepat Kemlu Kendalikan Insiden Jeddah

Wednesday, 12 June 2013 11:03

administrator

@IRNewscom I Jakarta: WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Ramadhan Pohan, mengungkapkan apresiasinya terhadap gerak cepat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam mengendalikan insiden di Jeddah, Arab Saudi.

’’Untuk meningkatkan pelayanan WNI mendapatkan dokumen paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), Kemlu sigap, patut diapresiasi,’’ ujar Ramadhan kepada IRNews, Selasa (11/06).

Dari informasi yang diperoleh, hari ini sudah diberangkatkan lagi 19 staf plus 3 ahli medis. Ini melengkapi 80 orang staf petugas melayani 50-an ribu WNI yang tengah mengurus dokumen paspor dan SPLP di Jeddah.

’’Dari 50-an ribu itu, 48 ribu sudah diproses dokumennya memutihkan paspor dan dokumen bermasalah WNI. Dari angka itu, dari info pagi ini, sudah 17.800 dokumen selesai dan paspor atau SPLP diberikan ke WNI,’’ papar Ramadhan.

Wasekjen DPP Partai Demokrat ini menambahkan, dengan jumlah petugas yang ada plus pengiriman tambahan, kapasitas Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) sudah lebih dari cukup. Amnesti dari Arab Saudi (untuk semua negara) berlaku 11 Mei - 3 Juli.

’’Dengan 80 petugas yang ada, sebenarnya itu bisa layani 300 ribu WNI, jauh di atas angka 50-an ribu WNI yang mau diurus dokumennya. Ketika tiap hari dilayani 5 ribu/per hari, tak ada masalah. Tapi ketika yang datang mengantre 12 ribuan orang sekaligus, di situ masalahnya,’’ jelasnya.

Rumor tak bertanggung jawab, tambah Ramadhan, menyebut seolah Minggu kemarin hari terakhir pemutihan, akhirnya membuat panik WNI. Di situ ledakan masalah karena mendadak ada 12-an ribu warga datang sekaligus.

’’Sebagai anggota DPR saya ingin memastikan Kemlu dan jajarannya, mitra Komisi I, sigap dan telaten mengurus warga. Alhamdulillah, bagus. Pendirian tenda-tenda di lingkungan KJRI berikut penyediaan makanan, minuman dan tenaga medis selama pelayanan dokumen WNI TKI/TKW, saya nilai itu manusiawi dan benar-benar membantu. Pendirian tenda di luar KJRI tentu dihindari karena melanggar aturan dan ketertiban setempat,’’ ulasnya.

Kendati demikian, Ramadhan tetap meminta agar Kemlu, KBRI, KJRI dan semua jajaran terus monitor situasi dan bisa menyelesaikan seluruh dokumen WNI. Kepada WNI di mana pun berada, utamanya yang bermukim di Arab Saudi, Ramadhan mengimbau untuk tetap menahan diri dan jangan terpancing isu bohong serta provokasi seolah-olah pemerintah tidak peduli.

’’Kami di DPR akan ikut mengawal semuanya lancar. Kami dukung Kemlu teruskan juga koordinasi interdep yang ada dengan BNP2TKI, Kemenakertrans, Kemkumham di mana leading nya tetap Kemlu,’’ tutupnya. [via]

Komisi I akan Panggil Kemenlu Terkait Rusuh Jeddah

Tuesday, 11 June 2013 13:28

administrator

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin menilai aksi massa dan peristiwa pembakaran yang terjadi di Jeddah, Arab Saudi, karena kedutaan setempat tidak mampu melayani TKI.

Selain kurang profesional, mungkin memang jumlah yang mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) lebih banyak dari jumlah staf yang melayani.

"Karena menurut Informasi, ada 5.000 TKI tanpa dokumen dan paspor yang mengantri untuk mengurus SPLP, sementara mereka dituntut untuk segera menyelesaikan dokumennya jika tidak mau di deportasi," ujar Nurul ketika dihubungi Metrotvnews.com, Senin (10/6).

Terkait dengan hal ini, menurut Nurul, Komisi I DPR akan meminta keterangan dari Kementerian Luar Negeri. "Bagaimana kondisi sesungguhnya dan pelayanan yang sudah diberikan sejauh apa. Kendala apa pula yg mengakibatkan bertumpuknya dokumen itu," terang Wasekjen Partai Golkar ini.

Namun Nurul belum bisa menginfokan kapan pemanggilan terhadap Kementerian Luar Negeri dilaksanakan.

Ia juga mengatakan, saat ini belum bisa menyalahkan siapapun. Menurutnya, tindakan pembakaran KJRI adalah kriminal. Namun, harus juga dilihat secara jernih mengapa TKI sampai melakukan itu.

"Apa faktornya sehingga para TKI mengambil tindakan anarkis tersebut. Tentu hubungan kausalitas harus dilihat, supaya kita tidak menyalahkan salah satu pihak tanpa bukti yang jelas," tambah Nurul yang menginfokan, dulu Komisi I sudah pernah meminta Kemenlu untuk mengadakan desk khusus TKI di KBRI, namun tidak disetujui pihak Kemenlu.***

Editor: Tjahyo Utomo

Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017 yang lolos Wawancara dan Psikotest

Tuesday, 11 June 2013 12:27

administrator

Berdasarkan Surat Presiden No. R-24/PRES/05/2013 tentang Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017 maka berikut diumumkan 21 orang nama-nama Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017 :

No.	Nama
1)	1361597128 - Juniardi
2)	1361554846 - Hj. Retno Intani
3)	1361527625 - Hendrayana
4)	1361955644 - Bambang Parjono Widodo
5)	1362045330 - Wahyu Kuncoro
6)	1362104473 - Halomoan Harahap
7)	1362201811 - Devitri Indriasari
8)	1362355172 - Henny S. Widyaningsih
9)	1362364694 - Muhammad Yasin
10)	1362376469 - Evy Trisulo Dianasari
11)	1362494575 - Yhannu Setyawan
12)	1362547455 - Rumadi
13)	1362632376 - Ahmad Alamsyah Saragih
14)	1362649616 - Deti Kurniawati
15)	1362716926 - John Fresly
16)	1362548817 - Tiurma Mercy Sion Sihombing
17)	1363152525 - Tarman Azzam
18)	1363333952 - Wawan Wardiana
19)	1363333646 - Dyah Aryani Prastyastuti
20)	1363409854 - Soemarno Partodihardjo
21)	1363516856 - Abdulhamid Dipopramono

Komisi I Bantah Ada Kongkalikong Dalam Proyek Kominfo

Tuesday, 04 June 2013 16:18

administrator

Jakarta - Beredar isu di kalangan Parlemen bahwa delapan anggota Panja proyek Penyedia Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di Komisi I DPR menerima suap terkait pemeriksaan proyek itu.

Namun, Wakil Ketua Komisi I DPR memastikan informasi suap itu tak benar karena sudah dikonfirmasi oleh pimpinan komisi.

"Soal aliran dana ke anggota Panja itu, itu tak benar," tegas Wakil Ketua Komisi I DPR dari Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, di Jakarta, Selasa (4/6).

Panja PLIK dan M-PLIk beranggotakan lebih dari 10 anggota dewan. Mereka bekerja untuk menginvestigasi kebenaran laporan masyarakat akan adanya 'bancakan' sejumlah oknum pejabat dalam proyek yang dikelola Kementerian Kominfo itu.

Seorang sumber di parlemen mengatakan ada informasi masuk yang menyatakan bahwa delapan orang anggota Panja sudah menerima dana masing-masing Rp 1 miliar demi menutupi dugaan permainan dalam proyek itu. Kabarnya, dana berasal dari PT.Telekomunikasi Indonesia (Telkom) yang menjadi salah satu penyedia jasa dalam proyek itu.

Namun Ramadhan memastikan semua pihak yang disebut dalam kejadian itu sudah dikonfrontir oleh unsur pimpinan Komisi. Hasilnya, ditemukan bahwa informasi itu tak benar. Pihak direksi PT.Telkom sendiri mengaku tak pernah mengeluarkan dana demikian.

"Saya pimpinan di atas ketua Panja Evita Nursanto dan Tantowi Yahya. Tak ada kongkalikong itu, dan tak berdasar," tandas Ramadhan.

"Komisi I malah meminta BPK audit investigatif. Makanya Kominfo tidak nyaman."

Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) adalah program Pemerintah dari Kemenkominfo yang dipimpin menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring.

Program dengan ide mulia itu bertujuan mendorong masyarakat melek informasi, khususnya di tempat terpencil dan yang di pedalaman.

Pembiayaannya berasal dari dana Universal Service Obligation, yakni dana CSR 10 operator telekomunikasi. Diatur oleh Permen Kominfo, setiap operator wajib menyetorkan 1,25 persen dari pendapatan kotor mereka menjadi dana itu.

Sebagai catatan, pendapatan kotor para operator itu sekitar Rp150 triliun per tahunnya. Dari angka itu, Rp2,4 triliun didedikasikan untuk PLIK dan MPLIK.

Menurut lapotran BP3TI di Kemenkominfo, sejak 2010, program yang dilaksanakan dengan pendanaan multiyears itu baru mengeluarkan dana sekitarRp800 miliar. Ini artinya ada dana sisa Rp1,6 triliun yang mengendap di rekening BP3TI.

Berdasarkan simulasi deposito berjangka di situs Bank Mandiri dengan suku bunga 5,55 persen setahun, maka nilai bunga uang Rp1,5 triliun itu mencapai Rp88,8 miliar.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/FMB

Sumber : http://www.beritasatu.com/hukum/117701-komisi-i-bantah-ada-kongkalikong-dalam-proyek-kominfo.html#