Pacitan, Jatim (ANTARA News) - Kementerian Perdagangan memastikan bahwa dana untuk merevitalisasi pasar tradisional yang tahun ini dialokasikan sebesar Rp180,5 miliar tidak akan dikurangi, tetapi justru akan ditingkatkan pada 2013.

"Nggak, bahkan kita lagi cari jalan untuk ditingkatkan dari alokasi atau sumber lain," kata Menteri Perdagangan Gita Wirjawan di Pacitan, Jawa Timur, Selasa, ketika ditanya seputar revisi anggaran dalam APBN-P 2012.

Menurut Gita, dalam APBN-P 2012, alokasi dana revitalisasi pasar tidak mengalami perubahan dan tetap sebesar Rp180,5 miliar.

Dengan dana itu, Kemendag akan membangun 20 Pasar Percontohan baru di 20 kabupaten/kota dalam tahun ini.

Pada 2011 lalu, Kemendag telah membangun/merevitalisasi pasar tradisional di 75 kabupaten/kota, termasuk 10 Pasar Percontohan, salah satunya Pasar Minulyo yang baru saja diresmikan Mendag di Pacitan.

Pasar Minulyo Pacitan merupakan Pasar Percontohan kelima yang telah diresmikan, dari 10 Pasar Percontohan yang dibangun pada 2011.

Pasar Minulyo mulai dibangun pada 2008 melalui pendanaan dari Bank BNI senilai Rp8 miliar, dana revitalisasi Kemendag Rp4 miliar pada 2009, dan Rp4 miliar lagi pada 2011.

Pacitan, Jatim (ANTARA News) - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan di Pacitan, Jawa Timur, Selasa, meresmikan Pasar Minulyo, salah satu dari 10 Pasar Percontohan yang dibangun pemerintah dalam program pembangunan/revitalisasi pasar tradisional 2011.

Dalam pembangunannya, Pasar Minulyo mendapatkan alokasi dana dari Kementerian Perdagangan sebesar Rp4 miliar pada 2009, dan ditambah Rp4 miliar lagi pada 2011.

Dengan tambahan dana dari APBN 2011 sebesar Rp4 miliar, Pasar Minulyo sekarang sudah dilengkapi area kuliner serta kios-kios baru yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang pamer (show room).

Pasar Minulyo ini sangat strategis karena menjadi pilar penyangga ekonomi 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan, kata Mendag sebelum meresmikan pasar hasil relokasi Pasar Baleharjo yang terbakar pada 2007 lalu itu.

Menurut Gita Wirjawan, membangun konektivitas bukan hanya membangun infrastruktur seperti jalan, jalan rel, dan lain-lain, tetapi juga bagaimana mempertemukan pembeli dan penjual.

Revitalisasi dan pembangunan Pasar Percontohan bukan hanya mencakup perbaikan secara fisik, namun juga perbaikan pengelolaan dan pemberdayaan pedagang.

Dalam program pembinaan ini, Kementerian Perdagangan memfasilitasi pelaksanaan pos ukur ulang dalam upaya meningkatkan tertib ukur untuk melindungi konsumen.

Kemendag memberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengelola serta pedagang dalam mengelola pasar.

"Kami juga membentuk tim khusus yang memberi masukan, rekomendasi, dan pendampingan, misalnya dalam hal mendesain pasar yang cocok dengan lokasi, adat, budaya, penghasilan, dan kekhasan daerah tersebut," kata Gita.

Area kuliner di Pasar Minulyo dibangun untuk menampung pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di alun-alun kota Pacitan.

"Ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada UMKM, dan juga upaya penataan ruang dan wilayah agar lebih rapi dan teratur," tambah Mendag.

Pasar Minulyo dibangun di atas lahan seluas 21.769 M2, terbagi dalam enam blok dengan jumlah kios 242 unit, kemudian 20 los, dan 450 telasaran.

Pasar Minulyo Pacitan merupakan Pasar Percontohan kelima yang telah diresmikan, dari 10 Pasar Percontohan yang dibangun dalam 2011.

Pada 2011, selain membangun 10 Pasar Percontohan, Kementerian Perdagangan juga merevitalisasi pasar tradisional di 75 kabupaten/kota.

(S026)

Editor: Suryanto

BERBAGAI persoalan mencatut karut marut pengelolaan keuangan bersumber APBD yang menyebabkan kerugian daerah juga memusingkan kalangan dewan. Mereka harus ikut cawe-cawe untuk menuntaskan sederet perkara yang menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seperti permasalahan Koperasi Cinta Damai (KCD), Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI), asuransi kedewanan dan proyek bermasalah. ‘’Mulai hari ini (kemarin, Red), seluruh anggota dewan mengikuti workshop pembekalan untuk menyelesaikan kerugian daerah secara umum,’’ terang Dwi Rianto Jatmiko ketua DPRD Ngawi kepada koran ini.
Kata dia, rombongan dewan akan mengikuti workshop di dua lokasi berbeda. Yakni mendatangi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Dirjen Biro Anggaran Keuangan Daerah (BAKD) Depdagri. Seluruh anggota dewan tanpa pengecualian wajib mengikuti kajian umum itu. ‘’Kami ingin tahu banyak metode dan formula yang bisa diterapkan untuk segera mengembalikan kerugian daerah itu,’’ paparnya.
Workshop di BPKP dan Dirjen BAKD Depdagri dinilai sangat penting untuk menambah wawasan anggota dewan. Mengingat sederet permasalahan keuangan yang dihadapi semakin komplek. Padahal, persoalan apapun yang menyebabkan kerugian negara dan daerah dalam waktu singkat harus terselesaikan. ‘’Setelah pulang dari Jakarta, Senin depan (19/3) kami sudah jadwalkan untuk memanggil tim TP-TGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, Red) guna mengerucutkan permasalahan,’’ jelas legislator PDI Perjuangan itu.
Bila permasalahan yang nyantol selama ini bisa terselesaikan dalam waktu singkat, dipastikan bisa mendongrak catatan BPK. Yakni, wajar tanpa pengecualian (WTP). Beberapa tahun terakhir, realisasi APBD selalu mendapat penilaian wajar dengan pengecualian (WDP). ‘’Karena masih ada beberapa persoalan kerugian daerah dan negara yang menyebabkan kami sulit untuk bisa meraih WTP,’’ ungkapnya.
Sementara, bedol desa anggota dewan ke Jakarta membuat gedung wakil rakyat yang berada di timur Alun-alun Merdeka itu sepi. Yang terlihat cuma segelintir staf kesekretariatan dewan (sekwan) yang tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. ‘’Beberapa pegawai sekwan juga ada yang ikut ke Jakarta. Rombongan naik kereta api ke Jakarta. Senin (19/3) mungkin sudah aktif semuanya. Sebab jadwalnya hanya dua hari saja,’’ imbuh sumber internal kesekwanan.(dip/eba)
(yogama)

KOTA – Layanan dokumen kependudukan tetap menjadi andalan Bupati Ponorogo H Amin sejak kampanye Pilkada dulu. Bahkan, Amin kini pasang target program E-KTP (kartu tanda penduduk elektronik) harus kelar dalam tempo empat bulan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) wajib merampungkan pembuatan KTP elektronik bagi seluruh penduduk Ponorogo hingga Oktober mendatang. ‘’Baik atau tidaknya kinerja kepala dinas (dukcapil) dan stafnya terlihat dari program E-KTP ini,’’ terang Amin, kemarin (16/3).
Amin menyampaikan target kinerja ke dukcapil itu saat penutupan pelatihan operator pembuatan E-KTP, kemarin. Pelatihan yang diikuti operator dari semua kecamatan itu berlangsung selama empat hari. Bupati juga sempat mencoba pembuatan KTP elektronik. Mulai pengisian data riwayat hidup, sidik jari, hingga cek iris mata.
Namun, Amin juga menimpakan tugas ke seluruh camat, kepala desa, dan lurah ikut menyukseskan E-KTP. Aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan desa itu diminta memobilisasi warganya segera mengurus KTP elektronik. ‘’Camat dan lurah juga harus proaktif, jangan hanya diam berpangku tangan,’’ tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dukcapil Ponorogo Edy Wiyono optimistis memenuhi deadline yang dipatok bupati itu. Sebab pihaknya sudah selesai mendistribusikan peralatan E-KTP ke semua kantor kecamatan. Layanan KTP elektronik dapat dimulai April mendatang. Edy juga mengaku sudah menyusun jadwal pembuatan E-KTP setiap desa. ‘’Dari jadwal yang sudah tersusun, kami yakin Oktober bisa selesai. Syaratnya para camat dan kades proaktif mengikuti jadwal itu,’’ terangnya.
Bersamaan dengan itu, jam kerja operator E-KTP ditambah menjadi 10 jam sehari. Ini lebih lama dari durasi kerja pegawai negeri yang hanya delapan jam. Penambahan dua jam kerja itu untuk memperlancar layanan pembuatan E-KTP. ‘’Tenaga operator memang harus bekerja ekstra untuk mengejar deadline,’’ terang Edy. (dhy/hw) (yogama) radarmadiun.com