Komisi II DPR  melakukan Kunjungan Kerja (Kunker)  pada  kegiatan Masa Sidang II Tahun 2011-2012 Pada tanggal 28 – 29 November 2011. Tim Kunker melakukan peninjauan langsung di tiga wilayah Indramayu, Karawang dan Bekasi.  Tim Kunker dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI  Dr. Taufiq Effendi, MBA (F-PD), dan 13 anggota, yaitu ; Drs. Ramadhan Pohan, MIS (F-PD), Paula Sinjal, SH (F-PD), Nurul Arifin, S.IP, M.Si (F-PG), Agustina Basik-Basik, S.Sos, MM, MPD (F-FG), Arif Wibowo (F-PDIP), Dr. Yasonna H Laoly, SH, M.Sc (F-PDIP), H. Rahardi Zakaria, S.IP, MH. (F-PDIP), H. Aus Hidayat Nur (F-PKS), Drs. Fauzan Syai’e (F-PAN), Drs,. Nu’man Abdul Hakim (F-PPP), Abdul Malik Haramain, M.Si (F-PKB), Drs. H. Harun Al-Rasyid (F-Gerinda), Miryam S. Haryani, SE, M.Si (F-Hanura).

Kunker komisi II DPR, diawali  melakukan peninjauan penerapan program e-KTP di, Kabupaten Indramayu. Rombongan Kunker diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang  Drs. H. Cecep Nana Suryana, M. Si. Senin (28/11/2011).

Ketua Tim Kunker Komisi II DPR Taufiq Effendi, mengatakan ingin melihat, sejauhmana kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Indramayu dalam proses pemutakhiran data kependudukan dan pelaksanaan penerbitan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan kendala apa saja yang dihadapi serta bagaimana upaya mengatasinya?. Diharapkan, penerapan program e- KTP ini strategis pada pelaksanaa Pemilu 2014 tidak lagi ada permasalahan Data Pemilihan Tetap (DPT), sehingga hasil Pemilu berkualitas dan kredibel.

Cecep menyatakan, jumlah penduduk kabupaten Indramayu, sebanyak 2.098.454 jiwa, terdiri dari laki-laki : 1.045.339 jiwa dan perempuan : 1.053.115 jiwa  sedangkan jumlah wajib KTP sebanyak 1.586.123 jiwa terdiri dari laki-laki : 782.025 jiwa dan perempuan : 804.098 jiwa.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indramayu Nuradi menambahkan masih banyaknya peralatan pembuatan e-KTP yang rusak,  hingga pada November 2011 ini hanya 30 persen berfungsi secara efektif. Antara lain sistem jaringan dan perangkat computer tidak berfungsi, akibatnya percepatan pembuatan e-KTP terhambat. Menanggapi, banyaknya peralatan e-KTP yang rusak, diharapkan bisa segera diatasi, sehingga pencapaian target secara nasional bisa terpenuhi. Setelah selesai meninjau  proses pelaksanaan program e-KTP, terus  meninjau  pelaksanaan  capaian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Untuk  melihat sejauhmana peran aktif masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan  hingga pasca pelaksanaan program PNPM.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu menyatakan PNPM Mandiri Pedesaan dimulai sejak tahun 2008.  Sebelumnya  1998 Indramayu sudah mendapatkan  bantuan PKK (Program Pengembangan Kecamatan ) yang merupakan cikal bakal dari PNPM Mandiri Pedesaan.  Saat ini,  teralokasikan pada 27 Kecamatan dan 265 desa, kucuran anggaran dari  tahun 1998 – 2011 APBN Rp 15.430.000.000  dan APBD Rp. 28.520.000.000,- jumlah keseluruhan sebanyak  Rp 179.950.000.000.

Hasil yang dicapai dari PNPM  telah dibangunnya sarana dan prasarana 66,57%, Bidang Pendidikan 13,93 persen Bidang Kesehatan 3,82 persen ,Ekonomi (SPP) 12,65persen Ekonomi (UEP)3,03 persen. Adapun yang sudah dibangun (Jalan desa, jembatan, gedung sekolah,Saluran irigasi, posyandu/poskedes, air bersih ,MCK, tembok penahan tanah, prasrana umum dan prasarana kesehatan. Dibangunnya sarana dan prasarana dapat memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan perekonomian dan membuka serta mempermudah akses produktivitas perekonomian desa. Bupati Indramayu, Hj. Anna Shopanah dan jajarannya menyampaikan apresiasi dan  rasa terimakasih  serta penghargaan atas kunjungan anggota komisi II DPR RI  ke daerahnya.

Kemudian, Rombongan Komisi II  DPR RI kunjungan kerja ke Kabupaten Karawang. Mereka ingin meninjau secara langsung kesiapan penerapan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) serta proses perencanan dan keberhasilan dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Karawang, Selasa (29/11). Kedatangan rombongan diterima secara langsung Bupati Karawang, H. Ade Swara beserta seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Kunker komisi II  DPR RI ingin melihat dua hal, yaitu sejauhmana output dan outcome yang telah dihasilkan, khususnya dalam program E-KTP dan PNPM Mandiri. Hal ini karena alokasi anggaran untuk kedua program tersebut memerlukan persetujuan DPR.

Bupati H. Ade Swara dalam paparannya menjelaskan bahwa Berdasarkan surat edaran menteri dalam negeri tertanggal 13 oktober 2010, kabupaten karawang telah ditetapkan sebagai salah satu dari 300 kabupaten/kota di Indonesia yang wajib menyelesaikan program e-KTP dan paling lambat untuk dilaksanakan sampai dengan akhir bulan Desember 2012. “Oleh karena itu, berbagai upaya telah, sedang dan akan diupayakan guna merampungkan program dimaksud”, jelasnya.

Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan, lanjut Bupati, pihaknya telah menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayananan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Karawang. Sejak tahun 2007, pelayanan kependudukan sudah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta telah dimutakhirkan kembali pada tahun 2010.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karawang Eka Santhana Kegiatan yang sedang berjalan saat ini yaitu pembangunan jaringan komunikasi data wireless untuk 30 kecamatan dan disdukcatpil, sarana ini merupakan pendukung utama dalam penerapan SIAK online dan KTP Elektronik tahun 2012. Dengan mekanisme online tersebut,  database kependudukan karawang menjadi terintegrasi serta real time yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat. “Kedepannya kami akan menambah jam kerja pelayanan dokumen kependudukan khususnya KTP Elektronik,  setiap harinya sampai dengan pukul 21.00 wib serta memberikan pelayanan pada hari libur Sabtu dan Minggu”, ujarnya.

Selanjutnya, berkenaan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri telah dilakukan dengan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana dasar yang memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi rumah tangga miskin; Peningkatan pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal); Peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal); serta penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan.

Sedangkan, total bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang sudah diterima Kabupaten Karawang mencapai Rp. 94.100.000.000, dan pada tahun 2010 PNPM Mandiri Perdesaan memberikan bantuan langsung masyarakat sebesar Rp. 54.600.000.000. Sehingga jumlah keseluruhan mencapai Rp.  148.700.000.000,- yang telah dialokasikan di 21 kecamatan dengan berbagai kegiatan baik fisik (sarana/prasarana) maupun ekonomi (dana bergulir). Sedangkan, tingkat partisipasi masyarakat dalam PNPM ini mencapai angka 60 persen. Dari angka keterlibatan masyarakat tersebut, partisipasi tertinggi penerima sasaran (rumah tangga miskin) mencapai 40 persen, terutama dalam tahapan pelaksanaan. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam program ini mencapai 20 persen.

Selanjutnya Tim Kunker mengadakan pertemuan dengan Ketua KPU, Panwaslu dan pihak Kepolisian Kabupaten Bekasi. Taufiq Effendi ingin melihat persiapan dalam pelaksanan Pemilukada. Ketua KPU Kabupaten Bekasi Adi Susila mengatakan  saat ini ada tiga calon Bupati/Wakil Bupati kabupaten Bekasi, yaitu pasangan H. Saefuddin Jamalullail yang merupakan incumbent di usung PKS. Pasangan Neneng Hasanah dan Rohim Mintareja diusung Golkar dan Demokrat, serta pasangan Darip Mulyana dan  H. Deden Sayuti yang banyang di usung  13 partai diantaranya dari PDIP, PPP, Gerinda. Ketua Panwaslu Mulyadi, Panwaslu bertugas mengawasi pemilu, agar sesuai perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Lebih lanjut Kapores Bekasi menambahkan  Polisi Sektor Bekasi dan jajaranya dengan beck up Polda Metro Jaya dan instansi terkait, melaksanakan operasi, mantap praja dalam rangka pengamanan pemilukada  di kabuoaten bekasi tahun 2012 selama 244 hari mulai 18 Agustus – 18 April 2012 di wilayah hokum Polresta Bekasi, dengan mengedepankan tindakan pre-emtif, preventif, dalam rangka mewujudkan  pemilukada Bekasi yang demokratis dengan mengedepankan tugas pelayanan, perlindungan, pengayoman dan penegakan hokum guna mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif.   Samsul GARASI